Langsung ke konten
SiberNasionalNews.com,-Maros, 7 Agustus 2025 — Organisasi masyarakat Kiwal Garuda Hitam (KGH) kembali menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis di Kabupaten Maros.
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam sekaligus protes terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan selama hampir tiga pekan, tim KGH menemukan sejumlah aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebar di beberapa kecamatan.
Aktivitas tersebut tidak hanya dinilai merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga diduga melibatkan pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan bahan bakar subsidi.
Dengan mengusung tema “Maros Darurat Tambang Ilegal: Desak Keadilan Lingkungan dan Penegakan Hukum yang Tegas Tanpa Pandang Bulu”, aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua KGH, Andi Baso Daeng Mananring, S.Sos (ABM ) dan diawali di depan Kantor Bupati Maros.
Meskipun Bupati dan Wakil Bupati Maros tidak berada di tempat karena sedang menjalankan tugas luar kota, hal itu tidak menyurutkan semangat para demonstran. Dalam orasinya, Cakra, selaku jenderal lapangan, menantang Bupati Maros untuk duduk bersama membahas persoalan pertambangan yang menjadi keresahan masyarakat.
Para peserta aksi sempat diterima oleh A. Irfan Kadis DLH ,Kurniati PLT. Sekretaris PU, M. Sofyan Ahli Perizinan Pertama DPMPTSP.
Dan menandatangani komitmen bersama Terkait isu kerusakan Lingkungan
Selanjutnya, massa aksi melanjutkan orasi ke Polres Maros, dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Akram Lallo.
Dalam aksi tersebut, KGH menyampaikan delapan poin tuntutan:
1. Mendesak Pemerintah Daerah agar tidak menutup mata terhadap aktivitas tambang ilegal dan segera mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Maros segera membentuk tim khusus untuk melakukan inspeksi lapangan.
3. Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas penyalahgunaan solar subsidi dalam aktivitas tambang ilegal.
4. Menuntut penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam aktivitas tambang tanpa izin.
5. Mendesak Kapolres Maros menindaklanjuti kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan armada tambang di perbatasan Kecamatan Tompobulu dan Tanralili, yang menelan korban jiwa.
6. Menuntut sanksi tegas bagi oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam tambang ilegal.
7. Menuntut pertanggungjawaban para pelaku tambang atas kerusakan lingkungan, terutama terkait kegiatan pasca-tambang yang diabaikan.
8. Mendesak semua lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, agar segera mengeluarkan kebijakan strategis untuk menyelamatkan lingkungan dari dampak tambang ilegal.
Aksi ini ditanggapi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Maros, Iptu Ridwan, S. H, M. H. yang menyatakan dukungan terhadap langkah KGH dalam mengawal isu lingkungan. Ia juga menandatangani komitmen bersama untuk melakukan investigasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Maros.
Aksi demonstrasi yang digelar oleh organisasi masyarakat Kiwal Garuda Hitam (KGH) berlanjut di Gedung DPRD Kabupaten Maros. Meski sempat berlangsung dalam tensi tinggi karena massa aksi merangsek masuk ke dalam gedung, situasi tetap dapat dikendalikan dan berlangsung secara tertib.
Tidak lama setelah massa berada di dalam gedung, Muh. Arie Anugrah, anggota Komisi II DPRD Maros, menemui para demonstran. Dalam pertemuan tersebut, ia menandatangani komitmen bersama terkait pengawasan terhadap isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
KGH menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan di Maros dan berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang.
