Langsung ke konten
Maros, SNN– Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Maros menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Senin (1/9/2025). Aksi ini digelar untuk menuntut kepastian hukum atas dugaan kasus korupsi pembayaran upah tenaga kerja outsourcing di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan.
Puluhan orang massa aksi dipimpin langsung oleh Sang Oce, sebagai Jendral Lapangan.
Dalam aksi tersebut, KSPSI Maros menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak Kejari Maros segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran upah tenaga kerja outsourcing. Kedua, menuntut transparansi penanganan kasus tersebut. Ketiga, meminta agar Kejari Maros lebih terbuka dalam menangani setiap kasus hukum.
Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, Febriyan M, S.H., M.H. Dalam pertemuan itu, mereka mempertanyakan dua hal pokok, yakni apakah kasus yang sudah berjalan hampir tiga tahun ini dapat segera diselesaikan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya.
Menjawab hal tersebut, Kajari Maros menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Jika hasil audit BPKP sudah keluar, kami akan segera menetapkan tersangka. Saya pastikan di masa kepemimpinan saya kasus ini akan selesai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Febriyan memperkirakan kasus ini akan rampung dalam waktu satu bulan ke depan.(*) Mr
