Langsung ke konten
SiberNasionalNews.Com | Maros, Sulsel – Senin, 1 September 2025 akan dikenang sebagai hari ketika demokrasi menemukan wajahnya yang paling jujur di Kabupaten Maros. Di depan Gedung DPRD Maros, ratusan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar bersatu dalam aksi damai bertema “Demokrasi Sekarat, Saatnya Suara Rakyat Bangkit”.
Bukan panggung megah, bukan mikrofon berdaya besar. Hanya toa sederhana yang menjadi jembatan suara rakyat. Asap pekat dari ban terbakar mengepul, namun di sanalah lahir pemandangan luar biasa: Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam, Ketua DPRD Muhammad Gemilang Pagessa, jajaran Forkopimda, Dandim, Kajari, hingga Kapolres duduk bersila di atas aspal bersama massa aksi.
Tanpa jarak. Tanpa penghalang. Pemimpin dan rakyat menyatu dalam lingkaran yang sama.
7 tuntutan pun mengalir lantang:
_ Revisi tunjangan DPR RI.
_ Pencopotan Kapolri.
_ Percepatan pengesahan UU Perampasan Aset.
_ Regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja.
_ Pengusutan tragedi KM 50.
_ Klarifikasi dugaan ijazah Presiden.
_ Evaluasi kinerja Pemkab Maros.
Koordinator aksi, Akram Lallo, dengan suara bergetar menegaskan bahwa rakyat hanya ingin keadilan:
“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tapi untuk menuntut hak. Kesejahteraan rakyat adalah kemanfaatan terbesar dari pemerintahan yang adil.”
Tak ada dorongan. Tak ada gas air mata. Tak ada teriakan amarah yang berujung luka. Yang ada hanyalah dialog, keberanian, dan ketulusan.
Berkat pengawalan yang humanis dari TNI–Polri, Maros membuktikan bahwa demonstrasi bukanlah medan perang, melainkan ruang lahirnya suara rakyat yang sejati.
Di tengah banyak daerah yang terjebak dalam konflik dan kericuhan, Maros berdiri tegak membawa pesan kuat: demokrasi tidak mati ketika rakyat berani bersuara, dan pemimpin berani mendengar dengan hati.
Hari itu, di atas aspal yang panas, Maros mengajarkan Indonesia arti dari sebuah keberanian: keberanian untuk mendengar, bersila, dan menyatu dengan rakyatnya. (*) En
