Jakarta, Sibernasionalnews.com | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Surat instruksi yang ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tertanggal 20 Februari 2025, menyoroti dinamika politik nasional yang berkembang pasca penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK.
Dalam surat tersebut, Megawati mengingatkan bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai berada langsung di bawah kendalinya. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mereka yang sedianya mengikuti agenda retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
“π©πππ ππππ πππππ π ππππ ππππππππππ ππππππ π²πππ π΄πππππππ πππππ ππππππππ π ππ ππππππππ ππππππ πππππ ππππππ π πππ π²ππππ πΌπππ,” π πππππππ πππππ πππππ ππππ ππππ πππππππππ π ππππ πππππ ππππππππ.
Selain itu, seluruh kepala daerah PDIP diminta tetap dalam kondisi komunikasi aktif dan “stand by” menunggu arahan lebih lanjut.
Instruksi ini memperlihatkan respons langsung PDIP terhadap penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK. Sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai upaya konsolidasi internal partai dalam menghadapi situasi politik yang berkembang.