Langsung ke konten
Jakarta, SiberNasionalNews. Com/
Pada Kamis pagi, 20 Maret 2025, Gedung DPR di Senayan, Jakarta, dijaga ketat oleh 5.021 personel gabungan TNI dan Polri menjelang pengesahan RUU TNI. Aparat yang terlibat meliputi pasukan dari TNI, Korps Brimob, Samapta, serta satuan pengamanan lainnya. Puluhan kendaraan taktis terus berdatangan, sementara aparat menjaga setiap pintu masuk dengan ketat.
Aksi protes juga berlangsung di depan gedung, di mana mahasiswa Universitas Trisakti mendirikan tenda menentang revisi Undang-Undang TNI yang dinilai dapat memperkuat dominasi militer. Masyarakat sipil dan aparat berusaha menjaga ketertiban di tengah ketegangan menjelang pengesahan.
Keamanan yang ketat ini mencerminkan tingginya tensi seputar RUU TNI yang sedang dibahas dalam rapat paripurna DPR.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai aksi demonstrasi di saat DPR RI hendak mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi undang-undang adalah hal biasa. Dasco menilai aksi demonstrasi adalah hal wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi. “Ya namanya juga dinamika politik kan demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Menurut Dasco, pihak DPR RI sudah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil soal RUU TNI. Demo Tolak UU TNI, Massa Bakar Spanduk dan Buka Paksa Gerbang DPR Baca juga: Dipimpin Puan, Rapat Paripurna Pengesahan RUU TNI Dihadiri 293 Anggota DPR Dia mengeklaim sudah ada komunikasi yang intensif terkait pembahasan RUU TNI. Prabowo Kumpulkan Para Ketua Umum Partai Pendukung, “Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil. Kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodasi dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini,” ungkapnya.
Dasco mengungkapkan tidak ada bahasan soal dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru dalam RUU TNI. Hal ini, kata Dasco, juga adalah hal yang disepakati bersama Koalisi Masyarakat Sipil. “Dan dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat, bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI,” tegasnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI digelar di depan Gedung DPR RI hari ini, Kamis (19/3/2025). Aksi ini bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI. Situasi di Gerbang Pancasila yang berada di belakang gedung DPR/MPR RI tampak terlihat begitu sibuk jelang pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) pada Kamis (20/3/2025) pagi.
tampak sejumlah kendaraan polisi lalu-lalang masuk ke Gerbang Pancasila. Sekitar pukul 07.49 WIB, setidaknya tujuh kendaraan bertuliskan “Brimob” atau “Polisi” memasuki Gerbang Pancasila, sehingga kawasan tersebut tampak ramai dengan kehadiran aparat keamanan. Terpisah, Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menyampaikan bahwa demo tolak RUU TNI hari ini akan diikuti oleh aliansi BEM dan Koalisi Masyarakat Sipil.
(Amos Diaz dan Tim Liputan SiberNasionalNews. Com)
