Langsung ke konten
SNN, Rejang Lebong – Sekdakab Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST mengikuti peluncuran monitoring center prevention (MCP) atau indicator indeks pencegahan korupsi daerah yang digelar KPK secara daring, pukul 09.00 WIB, Rabu, (5/3).
‘’Pencegahan korupsi yang paling efektif adalah penindakan. Pencegahan hanya bersifat preventif,’’ jelas Ketua KPK, Setyo Budianto dalam zoom meeting yang diikuti jajaran pejabat di 416 Pemkab, 90 Pemkot dan 38 Pemprov.
Dikatakan, peluncuran aplikasi monitoring center prevention (MCP) atau indicator indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD) bertujuan untuk memantau kinerja program pencegaha korupsi.
‘’Pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hokum. Tapi, diperlukan juga langkah pencegahan diseluruh sector area serta pola pendekatan terkait system regulasi peluang dan integritas dimensi individu. Sebenarnya kunci keberhasilan dalam pencegahan korupsi itu adalah transparansi. Transparansi mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan negara,’’ ujar Setyo.
Sebelumnya, Irjen Depdagri, Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan, MCP merupakan wujud sinergitas KPK-Kemendagri – BPKP dalam upaya pencegahan korupsi. ‘’Selain itu, APIP daerah juga harus bekerja professional, patuh dan sesuai aturan. Khususnya dalam mengawasi tata kelola keuangan Negara di daerah. Seperti belanja yang tidak efisien dan penerimaan PAD yang bocor,’’ tutur Sang Made Mahendra Jaya.
Deputi KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), Didik Agung Wijanarko, mengungkapkan dari 8 area 16 sasaran dan 111 indikator, area pengadaan barang dan jasa yang paling rawan korupsi.
‘’8 area pencegahan korupsi yang mendapat perhatian KPK itu mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan public, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan, dan penguatan APIP,’’ ujar Didik.
Peluncuran MCP atau IPKD itu ditandai dengan peniupan peluit secara bersama-sama yang dilakukan Ketua KPK, Setyo Budiman, Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya dan R. Suhartono dari BPKP.
