Langsung ke konten
Minahasa Selatan – Skandal BBM bersubsidi di SPBU Amurang 74.953.15 makin terbuka lebar. Publik menuding SPBU ini sudah lama jadi sarang mafia solar dan pertalite yang beroperasi terang-terangan, bahkan diduga kuat mendapat perlindungan oknum aparat sehingga bisnis haram tetap berjalan mulus.
Praktik di lapangan bukan lagi sekadar “nakal”. Operator SPBU diduga sengaja melayani penampung besar dan mafia dengan modus pembelian paketan Rp3 juta per sekali isi, serta menjual solar subsidi di atas harga resmi pemerintah, dari Rp6.800/liter menjadi Rp7.400/liter. Selisih harga inilah yang jadi bancakan mafia.
Tak hanya itu, modus tangki modifikasi, jerigen, dan dalih surat nelayan sudah menjadi permainan kotor sehari-hari. Sementara masyarakat kecil, sopir, hingga nelayan asli yang benar-benar membutuhkan justru tersingkir dari antrean karena dikuasai mafia.
Lebih keji lagi, setiap kali media menyorot kejahatan ini, selalu ada media tertentu yang dipakai untuk mengangkat “hak jawab” seolah-olah SPBU bersih. Publik menilai ini hanyalah cara murahan mengalihkan perhatian polisi dan Pertamina agar jaringan mafia tetap aman.
Pertanyaan besar kini mengarah ke Polres Minahasa Selatan, Polda Sulut, hingga Pertamina:
Mengapa SPBU Amurang yang sudah berulang kali dilaporkan dan disanksi masih tetap dibiarkan beroperasi?
Siapa sebenarnya yang bermain di balik bisnis hitam ini?
Apakah benar ada oknum aparat yang ikut melindungi mafia solar sehingga hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah?
Masyarakat sudah muak. Mereka menuntut Polda Sulut segera turun tangan langsung, bukan sekadar janji di atas kertas. Jika dibiarkan, publik akan menilai polisi bukan lagi penegak hukum, melainkan bagian dari mafia itu sendiri.
“Kalau Polda Sulut tidak berani menutup SPBU ini dan menangkap mafia solar, artinya aparat memang sudah terlibat. Rakyat sudah jera melihat pembiaran ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.
SPBU Amurang kini bukan sekadar tempat isi BBM, tetapi simbol bagaimana mafia BBM bisa membeli keadilan dengan uang kotor. Jika aparat dan Pertamina tidak bertindak tegas, berarti benar dugaan publik bahwa hukum hanya jadi alat sandiwara, sementara mafia solar terus merajalela di Minahasa Selatan.
(ST)
